1. LATAR BELAKANG
Perjanjian sewa menyewa tanah di Indonesia secara formal dibuat atas nama orang lokal (WNI).
Namun dalam praktiknya, seluruh pembayaran sewa dan biaya terkait dibiayai oleh orang asing.
Sebagai bagian dari penataan ulang hubungan hukum, dipertimbangkan adanya surat pernyataan yang menegaskan bahwa sumber dana berasal dari orang asing.

2. KESIMPULAN HUKUM UTAMA (POIN PALING PENTING)
???? Surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dana sewa berasal dari orang asing TIDAK menjadikan orang asing sebagai penyewa secara hukum.
Jika dalam perjanjian sewa:
• nama penyewa adalah orang lokal,
• dan orang asing tidak tercantum sebagai pihak,
maka menurut hukum Indonesia:
• penyewa yang sah hanyalah orang lokal,
• orang asing bukan pihak dalam perjanjian sewa.

3. KEDUDUKAN HUKUM ORANG ASING SAAT INI
Dalam struktur hukum yang ada sekarang, orang asing berkedudukan sebagai:
• ✔ pendana / pemberi dana (funder)
• ❌ bukan penyewa
• ❌ tidak memiliki hak sewa atas tanah
• ❌ tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pemilik tanah
Akibatnya, orang asing:
• tidak dapat menuntut hak berdasarkan perjanjian sewa,
• tidak berhak memperpanjang sewa,
• tidak terlindungi jika terjadi sengketa.

4. FUNGSI SURAT PERNYATAAN
Surat pernyataan yang menegaskan sumber dana:
✔ dapat digunakan sebagai bukti pengeluaran dana
✔ dapat menjadi dasar klaim keuangan terhadap orang lokal
❌ tidak mengubah isi perjanjian sewa
❌ tidak menciptakan hak sewa bagi orang asing
5. RISIKO HUKUM YANG ADA

Struktur ini mengandung risiko hukum yang tinggi, karena:
• orang lokal memegang kontrol penuh atas sewa,
• orang asing tidak memiliki kepastian hukum,
• dalam sengketa, orang asing akan dianggap sebagai pihak ketiga di luar perjanjian.

6. REKOMENDASI HUKUM (SOLUSI YANG AMAN)

Untuk melindungi hak orang asing secara sah dan tidak melanggar hukum, disarankan:
1. Mengakhiri perjanjian sewa yang lama,
2. Membuat perjanjian sewa baru langsung atas nama orang asing,
atau
3. Jika digunakan untuk kegiatan usaha,
mendirikan PT PMA dan melakukan sewa atas nama badan usaha tersebut.
Langkah ini:
• menghilangkan unsur penyelundupan hukum,
• memberikan kepastian hukum,
• melindungi kepentingan semua pihak.

7. RINGKASAN SATU KALIMAT
???? Siapa yang tidak tercantum sebagai pihak dalam perjanjian sewa, tidak memiliki hak sewa—terlepas dari siapa yang membayar.